Tonggak-Tonggak Sejarah Hirarki Gereja Indonesia

3 April 1841: Pendirian Vikariat Apostolik Batavia (sekarang Keuskupan Agung Jakarta). Wilayah ini mencakup wilayah Indonesia sekarang, kecuali Maluku dan Papua, tetapi mencakup wilayah Kalimantan Utara, yang sekarang masuk negara Malaysia dan Brunei Darussalam.

4 September 1855: Wilayah Vikariat Batavia di Kalimantan Utara dimekarkan menjadi Prefektur Apostolik Labuan e Borneo (sekarang Keuskupan Agung Kota Kinabalu). Sekarang wilayah ini telah dimekarkan menjadi enam keuskupan di Malaysia (Keuskupan Agung Kota Kinabalu, Keuskupan Keningau, Keuskupan Sandakan, Keuskupan Agung Kuching, Keuskupan Sibu, Keuskupan Miri), dan Vikariat Apostolik Brunei.

11 Februari 1905: Pemekaran Vikariat Batavia di Kalimantan (sekarang wilayah Indonesia) menjadi Prefektur Apostolik Borneo Olandese. Selanjutnya, menjadi Vikariat Apostolik Pontianak pada 21 Mei 1938, ketika wilayah ini dibagi dua dengan pendirian Prefektur Apostolik Bandjarmasin (Vikariat Apostolik Bandjarmasin pada 10 Maret 1949). Kemudian, Vikariat Pontianak dimekarkan dengan pendirian Prefektur Apostolik Sintang pada 11 Maret 1948 (Vikariat Apostolik Sintang pada 23 April 1956) dan Prefektur Apostolik Ketapang pada 14 Juni 1954. Sedangkan wilayah Vikariat Bandjarmasin dimekarkan dengan pembentukan Prefektur Apostolik Samarinda pada 21 Februari 1955.

30 Juni 1911: Prefektur Apostolik Sumatra didirikan. Pada 27 Desember 1923, berganti nama menjadi Prefektur Apostolik Padang (Vikariat Apostolik Padang pada 18 Juli 1932, berganti nama Vikariat Apostolik Medan pada 23 Desember 1941). Pada 27 Desember 1923, wilayah ini dimekarkan dengan pendirian Prefektur Apostolik Bangka e Biliton (menjadi Vikariat Apostolik Pangkalpinang, 8 Februari 1951) dan Prefektur Apostolik Benkoelen (menjadi Vikariat Apostolik Palembang, 13 Juni 1939). Pada 19 Juni 1952, Vikariat Palembang dimekarkan dengan pendirian Prefektur Apostolik Padang dan Prefektur Apostolik Tandjung Karang. Sedangkan Vikariat Pangkalpinang dimekarkan dengan pendirian Prefektur Apostolik Sibolga pada 17 November 1959.

16 September 1913: Prefektur Apostolik Isole della Piccola Sonda didirikan. Pada 8 Maret 1951, Prefektur ini ditingkatkan statusnya dengan nama Vikariat Apostolik Endeh. Wilayah ini dimekarkan dengan pendirian Vikariat Apostolik Timor Olandese pada 25 Mei 1936 (menjadi Vikariat Apostolik Atambua 11 November 1948), Prefektur Apostolik Denpasar pada 10 Juli 1950, Vikariat Apostolik Ruteng dan Vikariat Apostolik Larantuka pada 8 Maret 1951, Prefektur Apostolik Weetebula pada 20 Oktober 1959.

19 November 1919: Prefektur Apostolik Celebes didirikan. Pada 1 Februari 1934 menjadi Vikariat Apostolik Celebes, dan berganti nama Vikariat Apostolik Manado pada 13 April 1937. Wilayah ini dimekarkan dengan pendirian Prefektur Apostolik Makassar pada 13 April 1937 (Vikariat Apostolik Makassar pada 13 Mei 1948).

27 April 1927: Prefektur Apostolik Malang didirikan. Malang menjadi Vikariat Apostolik pada 15 Maret 1939). Selanjutnya, Vikariat Batavia di pulau Jawa dimekarkan dengan pendirian Prefektur Apostolik Surabaia pada 15 Februari 1928 (Vikariat Apostolik, 16 Oktober 1941), Prefektur Apostolik Bandung pada 20 April 1932 (Vikariat Apostolik, 16 Oktober 1941), Prefektur Apostolik Purwokerto pada 25 April 1932 (Vikariat Apostolik, 16 Oktober 1941), Vikariat Apostolik Semarang pada 25 Juni 1940, dan Prefektur Apostolik Sukabumi pada 9 Desember 1948.

3 Januari 1961: Pendirian Hirarki Gereja Indonesia dengan meningkatkan status Prefektur Apostolik maupun Vikariat Apostolik menjadi keuskupan maupun Keuskupan Agung. Keuskupan Agung Pontianak dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Samarinda, Bandjarmasin (Banjarmasin pada 22 Agustus 1973), Sintang, dan Ketapang. Keuskupan Agung Medan dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Padang, Tandjung Karang (Tanjung Karang pada 22 Agustus 1973), Palembang, Pangkalpinang, sementara Prefektur Apostolik Sibolga baru menjadi Keuskupan pada 24 Oktober 1980. Keuskupan Agung Endeh (Ende, 14 Mei 1974) dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Atambua, Ruteng, Larantuka, dan Denpasar. Keuskupan Agung Djakarta (Jakarta pada 22 Agustus 1973) dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Bogor (sebelumnya, Prefektur Apostolik Sukabumi) dan Bandung. Keuskupan Agung Semarang dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Purwokerto, Surabaia (Surabaya pada 22 Agustus 1973), dan Malang. Keuskupan Agung Makassar (Ujung Pandang pada 22 Agustus 1973, dan kembali menjadi Makassar pada 15 Maret 2000) dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Manado dan Amboina. Asal usul Keuskupan Amboina adalah Prefektur Apostolik Nuova Guinea Olandese yang didirikan pada 22 Desember 1902 (Vikariat Apostolik pada 29 Agustus 1920, dan berganti nama Vikariat Apostolik Amboina pada 12 Mei 1949). Vikariat ini mekar dengan pembentukan Prefektur Apostolik Hollandia pada 12 Mei 1949 (Vikariat Apostolik pada 14 Juni 1954, berganti nama Kota Baru pada 28 Juni 1963, Sukarnapura pada 12 Juni 1964), dan Vikariat Apostolik Merauke pada 24 Juni 1950. Vikariat Hollandia juga mekar dengan pembentukan Prefektur Apostolik Manokwari pada 19 Desember 1959.

15 November 1966: Pembentukan Provinsi Gerejawi Merauke, dengan menjadikan Merauke sebagai Keuskupan Agung dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Sukarnapura (menjadi Djajapura pada 25 April 1969, Jayapura pada 22 Agustus 1973), Manokwari (menjadi Manokwari-Sorong pada 14 Mei 1974).

13 April 1967: Keuskupan Atambua dimekarkan dengan pendirian Keuskupan Kupang. Sementara Keuskupan Agung Ende juga dimekarkan dengan pendirikan Keuskupan Weetebula 6 Februari 1969.

9 April 1968: Pemekaran Keuskupan Agung Pontianak, dengan mendirikan Prefektur Apostolik Sekadau, yang kemudian menjadi Keuskupan Sanggau pada 8 Juni 1982.

29 Mei 1969: Pendirian Keuskupan Agats, pemekaran dari Keuskupan Agung Merauke.

23 Oktober 1989: Kupang menjadi Keuskupan Agung, dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Atambua, dan Weetebula.

5 April 1993: Pemekaran Keuskupan Banjarmasin dengan mendirikan Keuskupan Palangkaraya.

9 Januari 2002: Pemekaran Keuskupan Samarinda dengan mendirikan Keuskupan Tanjung Selor.

29 Januari 2003: Samarinda menjadi Keuskupan Agung dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Tanjung Selor, Banjarmasin, dan Palangkaraya.

1 Juli 2003: Palembang menjadi KeuskupanAgung dengan keuskupan-keuskupan sufragan, yakni Tanjungkarang, dan Pangkalpinang.

19 Desember 2003: Pendirian Keuskupan Timika, pemekaran dari Keuskupan Jayapura.

14 Desember 2005: Pemekaran Keuskupan Agung Ende dengan mendirikan Keuskupan Maumere.

R.B. Agung Nugroho

sumber ;  HIDUPKATOLIK.com 

Pesan Pastoral Sidang KWI Tahun 2012 tentang Ekopastoral

"Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan"

Pendahuluan                                                    

1. "Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari tanah" (Mzm. 104:14). Yang dikutip untuk mengawali Pesan Pastoral ini adalah Mazmur Pujian atas keagungan Tuhan yang tampak dalam segala ciptaan-Nya. Pujian itu mengandung kesadaran iman pemazmur akan tanggungjawab dan  panggilannya untuk menjaga dan melestarikan keutuhan ciptaan, dengan mengusahakan keselarasan dan perkembangan seluruh ciptaan (Kej 2:15). Inilah kesadaran Gereja juga.  Sadar akan pentingnya tanggungjawab dan panggilan tersebut, para Uskup yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia menyampaikan Pesan Pastoral sebagai buah dari sidang yang diselenggarakan pada tanggal 5 - 15 November 2012.  

Kondisi yang memprihatinkan

2.  Alam semesta  dan manusia  sama-sama diciptakan oleh Allah karena kasih-Nya, sehingga manusia tidak bisa tidak menyadari kesatuannya dengan alam. Itulah sebabnya manusia harus memperlakukan alam sebagai sesama ciptaan dan mengolahnya secara bertanggung jawab. Bumi sendiri merupakan rumah bagi manusia dan seluruh makhluk yang lain. Hal ini mengharuskan manusia melihat lingkungan hidup sebagai tempat kediaman dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya baik adanya (Kej 1:10.12.18.21.25.31) dan Allah mempercayakan alam kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara. 

3. Alam semesta bukanlah obyek yang dapat dieksploitasi sesuka hati tetapi  merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan  dari kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi ini diperuntukkan bagi siapa saja tanpa memandang suku, agama dan  status sosial. Sumber daya itu akan cukup apabila dikelola secara bertanggung jawab, baik untuk kebutuhan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.  Oleh karena itu, alam harus diperlakukan dengan adil,  dikelola dan digarap dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab.

 4. Tetapi kenyataannya, lingkungan yang adalah anugerah Allah itu,  dieksploitasi oleh manusia secara serakah dan ceroboh serta tidak memperhitungan kebaikan bersama, misalnya penebangan hutan, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan yang kurang bertanggung jawab.  Lingkungan menjadi rusak, terjadi bencana alam, lahir konflik sosial, akses pada sumber daya alam hilang dan terjadi marginalisasi masyarakat lokal/adat, perempuan dan anak-anak. Keadaan itu diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kepentingan politik sesaat dan pola pikir jangka pendek yang mengabaikan keadilan lingkungan. Akibatnya antara lain pemanasan bumi, bertumpuknya sampah, pencemaran air tanah, laut, udara serta tanah, pengurasan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.

Gereja peduli

5. Gereja telah lama menaruh keprihatinan atas masalah lingkungan yang berakibat buruk pada manusia. Paus Paulus VI dalam Ensiklik Populorum Progressio (1967, No. 12) mengingatkan kita bahwa masyarakat setempat  harus dilindungi dari kerakusan pendatang. Hal ini diperjelas oleh Paus Yohanes II dalam Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis (1987, No. 34) yang menekankan bahwa alam ciptaan sebagai kosmos tidak boleh digunakan semaunya dan pengelolaannya harus tunduk pada tuntunan moral karena dampak pengelolaan yang tidak bermoral tidak hanya dirasakan oleh manusia saat ini tetapi juga generasi mendatang. Paus Benediktus XVI dalam Ensiklik Caritas in Veritate (2009, No. 48) menyadarkan kita bahwa alam adalah anugerah Allah untuk semua orang sehingga harus dikelola secara bertanggungjawab bagi seluruh umat manusia. 

6. Gereja Katolik Indonesia pun telah menaruh perhatian besar pada masalah lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Pesan SAGKI 2005 berjudul "Bangkit dan Bergeraklah" yang mengajak kita untuk segera mengatasi berbagai ketidakadaban publik yang paling mendesak, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Gereja juga telah melakukan banyak usaha seperti edukasi, advokasi dan negosiasi dalam mengatasi pengrusakan lingkungan yang masih berlangsung terus bahkan kian meningkat kualitas dan kuantitasnya.

Gereja meningkatkan kepedulian

7. Kami mengajak seluruh umat untuk  meneruskan langkah dan meningkatkan kepedulian dalam pelestarian keutuhan ciptaan dalam semangat pertobatan ekologis dan gerak ekopastoral. Kita menyadari bahwa perjuangan ekopastoral untuk melestarikan keutuhan ciptaan tak mungkin dilakukan sendiri. Oleh karenanya, komitmen ini hendaknya diwujudkan dalam bentuk kemitraan dan gerakan bersama, baik dalam Gereja sendiri maupun dengan semua pihak yang terlibat dalam pelestarian keutuhan ciptaan.  

8.Pada akhir Pesan Pastoral ini, kami akan menyampaikan  beberapa pesan:

8.1.Kepada saudara-saudari kami yang berada pada posisi pengambil kebijakan publik : kebijakan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hendaknya membawa peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang yang mengabaikan kepentingan masyarakat perlu ditinjau ulang dan pengawasan terhadap pelaksanaannya haruslah lebih diperketat.

8.2. Kepada saudara-saudari kami yang bekerja di dunia bisnis : pemanfaatan sumber daya alam hendaknya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomis, tetapi juga keuntungan sosial yaitu tetap terpenuhinya hak hidup masyarakat setempat dan adanya jaminan bahwa sumber daya alam  akan tetap cukup tersedia untuk generasi yang akan datang. Di samping itu, usaha-usaha produksi di kalangan masyarakat kecil dan terpinggirkan, terutama masyarakat adat, petani dan nelayan, serta mereka yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan, perlu lebih didukung.  

8.3. Kepada umat kristiani sekalian : umat kristiani hendaknya mengembangkan habitus baru, khususnya hidup selaras dengan alam berdasarkan  kesadaran dan perilaku yang peduli lingkungan sebagai bagian perwujudan iman dan pewartaan dalam bentuk tindakan pemulihan keutuhan ciptaan. Untuk itu, perlu dicari usaha bersama misalnya pengolahan sampah, penghematan listrik dan air, penanaman pohon, gerakan percontohan di bidang ekologi, advokasi persuasif di bidang hukum terkait dengan hak hidup dan keberlanjutan alam serta lingkungan. Secara khusus lembaga-lembaga pendidikan diharapkan dapat mengambil peranan yang besar  dalam gerakan penyadaran akan masalah lingkungan dan pentingnya kearifan lokal.

9. Tahun Iman yang dibuka oleh Paus Benediktus XVI pada tanggal 11 Oktober 2012, antara lain mengingatkan kita untuk mewujudkan iman kita pada Tuhan secara nyata dalam tindakan kasih (bdk. Mat 25: 31-40). Dengan demikian tanggungjawab dan panggilan kita untuk memulihkan keutuhan ciptaan sebagai wujud iman makin dikuatkan dan komitmen ekopastoral kita untuk peduli pada lingkungan kian diteguhkan. Kita semua berharap agar sikap dan gerakan ekopastoral kita menjadi kesaksian kasih nyata dan "pintu kepada iman" yang "mengantar kita pada hidup dalam persekutuan dengan Allah" (Porta Fidei, No.1). Kita yakin bahwa karya mulia di bidang ekopastoral ini diberkati Tuhan dan mendapat dukungan semua pihak yang berkehendak baik.

Penutup

10. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah setia menekuni, mengusahakan dan memperjuangkan kelestarian keutuhan ciptaan dengan caranya masing-masing. Semoga Allah yang telah mencipta segala sesuatu, senantiasa memberkati rencana dan usaha kita bersama ini.

Jakarta,  15 November 2012

 P R E S I D I U M

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA,

 Mgr. Ignatius Suharyo

K e t u a

Mgr. Johannes Pujasumarta

Sekretaris Jenderal